Mengungkap Dampak Deforestasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam untuk Keadilan Lingkungan dan Hak Warga

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang menjadi penopang utama perekonomian nasional dan penyumbang devisa negara. Namun, pemanfaatan sumber daya alam ini kerap tidak diiringi dengan prinsip pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan. Akibatnya, berbagai permasalahan lingkungan dan sosial terus bermunculan.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang memiliki 53 izin usaha pertambangan dengan status operasi produksi. Aktivitas pertambangan yang berlangsung secara masif di wilayah ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti banjir lumpur, polusi udara, dan pencemaran lingkungan. Kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah pertambangan tersebut sudah tidak memadai. Hilangnya tutupan hutan karena eksploitasi tambang menyebabkan hilangnya daerah resapan air, sehingga saat hujan turun, air mengalir deras ke wilayah hilir dan membawa serta material lumpur, yang memperparah risiko banjir.

Masalah serupa juga terjadi di provinsi lain yang menjadi pusat kegiatan ekstraktif dan ekspansi perkebunan. Di Jambi dan Kalimantan Tengah, ekspansi perkebunan kelapa sawit dan kebun kayu monokultur (seperti akasia dan eucalyptus) terus meluas. Perluasan konsesi ini seringkali dilakukan dengan mengonversi hutan alam dan lahan gambut yang memiliki fungsi ekologis penting. Selain menimbulkan deforestasi, praktik ini juga memperparah risiko kebakaran hutan dan lahan, serta menciptakan konflik tenurial antara perusahaan dan masyarakat adat maupun lokal yang menggantungkan hidupnya dari hutan.

Khusus di Kalimantan Tengah, selain menghadapi tekanan dari ekspansi perkebunan, wilayah ini juga menjadi salah satu pusat utama pertambangan batu bara. Aktivitas tambang batu bara tidak hanya merusak lanskap dan mencemari badan air, tetapi juga menghasilkan emisi karbon yang tinggi, bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Di banyak lokasi, tumpang tindih antara konsesi tambang, perkebunan, dan wilayah kelola masyarakat menyebabkan ketegangan sosial dan ketidakpastian hukum atas penguasaan lahan.

Data terbaru dari Auriga Nusantara melalui Simontini.id menunjukkan bahwa luas deforestasi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 257.000 hektar dan meningkat menjadi 261.000 hektar pada tahun berikutnya. Peningkatan ini menjadi sinyal adanya tekanan terhadap hutan Indonesia, baik dari ekspansi industri ekstraktif maupun pembukaan lahan untuk perkebunan skala besar.

Kalimantan Tengah dan Jambi merupakan dua dari sepuluh provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi. Masing-masing memiliki laju deforestasi sebesar 33.389 hektar dan 14.839 hektar.

Meskipun deforestasi terkonsentrasi di Pulau Kalimantan dan Sumatera, namun secara geografis deforestasi kini telah menyebar, termasuk ke wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara telah muncul sebagai dua provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi, yang terutama didorong oleh perluasan pertambangan nikel.

Data deforestasi tahun 2024 yang dirilis oleh Auriga Nusantara mencatat bahwa Pulau Sulawesi mengalami kehilangan hutan alam seluas 17.361 hektare. Meskipun angkanya menurun dari tahun sebelumnya, fakta ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap hutan alam masih sangat nyata, apalagi jika tidak disertai dengan tata kelola yang adil dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memperkuat peran publik dalam mengawal isu-isu lingkungan, Auriga Nusantara meluncurkan program Pasopati Journalist Fellowship. Program ini akan mendukung jurnalis dalam melakukan peliputan mendalam terkait isu-isu kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di empat provinsi prioritas, yaitu Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.